Pelanggaran Kolektif Atas Hak-hak Alam

-
Atas nama ’pembangunan’, pemerintah dan perusahaan- perusahan trans-nasional, secara terus-menerus menyerobot tanah, air, hutan, dan mineral. Semua ini mendorong pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, seperti penyabotan atas tanah, penggusuran, polusi dan pengrusakan sumberdaya alam, kehadiran polisi, pamong praja, militerisasi, kekerasan, intimidasi, dan hal-hal buruk lainnya, menjadikan konflik-konflik horisontal tak terhindarkan.

Teori lama mengatakan, manusia mengalami beberapa kali revolusi hubungan dengan alam. Fase Pertama manusia dikuasai alam, selanjutnya manusia seiring dengan alam, dan fase yang kita nikmati dampaknya sekarang adalah fase penguasaan manusia terhadap alam. Secara resmi, hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan, untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (the Human Environment). Pertemuan Rio de Janeiro (Earth Summit) pada tahun 1992 berhasil menyusun aturan normatif untuk hak-hak manusia dan lingkungan yang diatur dalam Deklarasi Rio dan Rencana Aksi Agenda 21.

Akibat pelanggaran atas hak-hak alam sekarang ini kita telah menikmati berbagai macam bencana, nikmatilahhhh.....

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Banjir Banua Berlanjut, Pembangunan Berkelanjutan Terabaikan

-
Gambar
PEMANASAN global adalah peningkatan suhu permukaan rata-rata Bumi yang luar biasa cepat selama satu abad terakhir. Suhu permukaan rata-rata global naik 0,6 hingga 0,9°C antara 1906 dan 2005, dan tingkat kenaikan suhu hampir dua kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Kondisi ini memicu perubahan iklim. Peningkatan suhu global meningkatkan risiko kekeringan dan meningkatnya intensitas badai, termasuk siklon tropis dengan kecepatan angin yang lebih tinggi, monsun Asia yang lebih basah. Di banyak negara telah terjadi dampak bencana pemanasan global dan perubahan iklim. Peningkatan curah hujan, dan musim kemarau panjang telah menyebabkan banjir dan kekeringan di beberapa negara. PERUBAHAN iklim telah meningkatkan kesadaran dunia untuk menjaga keberlanjutan, dan membuktikan kebenaran dokumen ”Our Common Future” in 1987 by The World Commission on Environmental and Development (WCED), sebuah lembaga yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (baca:Report of the World Commissi
Baca selengkapnya

Pemko Layani 335 Pengaduan Online, Akbar Rahman : Banyaknya Pengaduan Bukan Standar Baiknya Layanan Publik

-
Gambar
BANJARMASIN, BBCOM  – Dirilis 2017, sistem pengaduan layanan online yang dikelola oleh Humas dan Protokol Setda kota Banjarmasin. Hingga kini terus berusaha memberikan pelayanan publik maksimal kepada masyarakat. Keseriusan Pemko Banjarmasin itu, dapat dilihat dari banyaknya sistem pelayanan publik berbasis data online yang telah diciptakan. Satu diantaranya sistem pelayanan pengaduan online.  Ya, sampai sekarang telah menerima pengaduan secara online sebanyak 368 laporan. Dari jumlah tersebut, hingga akhir tahun 2017 lalu laporan yang telah terlayani sekira 335. Sisanya, terpaksa tidak bisa terlayani lantaran si pengadu tidak menyertakan identitas lengkap saat melapor. Hal tersebut dikatakan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina saat kegiatan Forum Konsultasi Publik, di Aula Kayuh Baimbai, pada Rabu (04/7/2018). Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kabid Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kementerian P
Baca selengkapnya